Fraksi PDIP Sampaikan Pemandangan Umum Terhadap Empat Buah Raperda

KASONGAN, radar-kalteng.com – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Katingan menyampaikan pemandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2024, Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta  Raperda tentang Pengarusutamaan Gender.

Ini diagendakan dalam Rapat Paripurna ke-2 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Katingan, Selasa (26/9/2023) malam. Rapat tersebut dipimpin langsung ketua DPRD Katingan Marwan Susanto, S.Sos didamping Wakil Ketua I, Nanang Suriansyah, SP dan Wakil Ketua II, Farul Razi.

Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Ramba mengatakan, bahwa Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 tetap mengacu pada nota kesepakatan mengenai Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Nota Kesepakatan Prioritas Plafon Anggaran Sementara  Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 yang sudah disepakati.

Dalam rapat itu, Fraksi PDI Perjuangan mengemukakan mengenai garis besar Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024. Selanjutnya terkait Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sudah dibahas dan disetujui bersama serta disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Tengah untuk dievaluasi.

“terkait pajak dan retribusi tersebut tidak dapat dilakukan evaluasi, karena ada aturan yang mengharuskan atau mewajibkan semua pemerintah daerah menetapkan dalam satu Peraturan daerah. Sedangkan mengenai Raperda tentang Pengarusutamaan Gender, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender serta menjamin hak setiap orang untuk bebas dari perlakuan  yang diskriminatif sebagaimana diamanatkan dalam UUD Republik Indonesia,” jelas Ramba.

Dalam Rapat Paripurna itu, Fraksi PDI Perjuangan memberikan sejumlah catatan dan masukan kepada pemerintah daerah. “Kami meminta, agar memfokuskan penganggaran pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat baik di bidang kesehatan, pendidikan dan lain-lain. Kemudian, peningkatan infrastruktur yang menjadi janji politik dan menjadi harapan masyarakat di wilayah selatan. Pasalnya, sampai saat ini belum bisa diakses,” ujar Ramba.

Fraksi PDI Perjuangan juga meminta, agar pemerintah daerah menyikapi penganggaran yang cukup untuk menghadapi bencana alam yang selalu melanda Kabupaten Katingan. “Yakni bencana banjir yang dalam tiga tahun terakhir selalu melanda. Untuk SOPD teknis yang berkaitan, hendaknya bisa mencari solusi yang tepat untuk mengatasi masalah banjir ini,” ucapnya. (rk1)