Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Barito Barsel, Nyimas Artika, SE.
BUNTOK,radar-kalteng.com – Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Barito Selatan (Barsel) Nyimas Artika, SE ternyata merasa masih perlu diadakannya lagi RDP khusus. Pasal nya saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III dengan pihak puskesmas se-Barito Selatan (Barsel) dan Dinas Kesehatan yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Pemkab Barsel, membahas tentang viralnya surat edaran pemberlakuan tarif umum terhadap Peserta BPJS.
“Dengan digelarnya kegiatan RDP hari ini, akar dari persoalan-persoalan terkait terlambat atau belum dibayarnya dana kapitasi dan non kapitasi tahun 2022 yang seharus sudah diterima oleh masing-masing puskesmas mulai kelihatan dugaan-dugaan penyebabnya,”kata Waket I Nyimas Artika, Rabu (30/3/2021).
Menurutnya, dalam kegiatan RDP, salah satu akar permasalahan terjadi, lantaran kurangnya koordinasi dan komunikasi semua pihak.
“Itu terlihat dari jawaban pada saat RDP, ternyata banyak permasalahan yang di luar dugaan. Misalnya perubahan status Puskesmas Buntok yang menjadi BLUD (Badan Layanan Umum Daerah), sementara di sisi lain pihak BPJS sendiri baru tahu pada saat RDP ini tadi,” ujarnya. Sehingga, menurutnya dari berbagai jawaban berbagai pihak pada kegiatan RDP tersebut, dinilai belum memuaskan dan belum tuntas menyelesaikan persoalan secara keseluruhan.
“Maka dari itu, kami menginginkan nantinya diadakan lagi RDP khusus terkait persoalan ini. Agar kejadian-kejadian seperti ini tidak terjadi lagi, sebab pihak yang dirugikan adalah masyarakat. Hal itu yang tidak kami inginkan,” pungkasnya.(sal/rk)
Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *
Copyright © Radar-Kalteng.com