SECARA DARING - Pj. Bupati Katingan, Saipul, S.Pd, M.Si, bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Katingan mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2024, baru-baru ini. (FOTO: IST)
KASONGAN – Penjabat (Pj) Bupati Katingan, Saipul, S.Pd, M.Si, bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah kabupaten Katingan mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2024, baru-baru ini.
Kegiatan yang diikuti secara daring dari ruang Media Center Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan ini, yang dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, M. Tito Karnavian.
Ikut pula mendampingi Pj. Bupati kala itu, kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan, Wim dan Kabid PKP, Diah Komalasari.
Menurut Pj. Bupati, kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mengendalikan tingkat inflasi di daerah.
“Dalam rapat itu, Menteri Dalam Negeri menyampaikan urgensi kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi tantangan inflasi. Beliau menekankan perlunya koordinasi yang baik guna menciptakan langkah-langkah strategis dalam menjaga keseimbangan ekonomi di tingkat lokal,” jelas Saiful.
Menurut dia, pengendalian inflasi adalah tanggung jawab bersama, dan sinergi antara pemerintah daerah dan pusat sangat penting. Rakor ini, diharapkan dapat dirumuskan langkah-langkah konkret dalam mengatasi dampak inflasi dan menjaga stabilitas ekonomi. “Mendagri juga menyampaikan agar Pemerintah Daerah berperan aktif dalam menyukseskan seluruh Tahapan Pemilu Tahun 2024 ,” kata Pj. Bupati.
Saiful mengungkapkan, Rakor pengendalian inflasi ini merupakan langkah nyata dalam membangun koordinasi yang erat antara pemerintah pusat dan daerah guna mengatasi permasalahan ekonomi di tingkat lokal. “Semua pihak berharap, agar hasil rakor ini dapat memberikan dampak positif dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mengendalikan tingkat inflasi di Kabupaten Katingan,” imbuhnya.
Dia menambahkan, jika seluruh Pemerintah Daerah di dorong untuk dapat membantu penyediaan sarana dan prasarana kepada KPU yang belum memiliki kantor/gudang, membantu seluruh tahapan pemilu dan melakukan koordinasi dengan stakeholders terkait. “Kita juga diminta untuk memperkuat hubungan dengan Forkopimda dalam mewujudkan situasi kondusif selama Pilkada serentak Tahun 2024,” tuturnya. (rk1)
