Hadapi Pilkades dan Pemilu 2024, Gangguan Keamanan Harus Diantisipasi

KASONGAN, radar-kalteng.com – Kondisi udara yang buruk saat ini karena kabut asap semakin hari semakin pekat, bisa menyebabkan gangguan pernafasan dan kesehatan.  Untuk itu, pihak Satpol PP dan Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Katingan untuk saling bahu membahu dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) sehingga tidak meluas.

Hal tersebut disampaikan Bupati Katingan, Sakariyas, SE saat memimpin Apel Siaga Upacara Satpol PP dan Damkar Katingan dalam rangka persiapan Pengamanan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak, Pemilu Tahun 2024 dan Peresmian Pos Damkar Katingan, Rabu (20/09/2023).

Pada kesempatan itu, Bupati berpesan kepada seluruh pejabat struktural dan fungsional di lingkup Satpol PP dan Damkar Katingan agar sebaik mungkin mengelola anggaran serta memaksimalkan penyerapan. Pasalnya, apa yang telah didapat selama ini tidak mudah. “Diharapan dukungan dari semua aparatur, baik ASN maupun PHL agar seluruh kegiatan pelayanan, pengamanan dan penegakan Peraturan Daerah bisa berjalan maksimal ,” tuturnya.

Tahun ini, lanjut Sakariyas, akan dilaksanakan Pilkades serentak dan Pemilu pada Tahun 2024. Selama pelaksanaan Pilkades, potensi gangguan keamanan masih bisa terjadi. “Untuk itu, saya mengharapkan agar adanya antisipasi pengamanan demi terciptanya situasi yang aman, damai dan kondusif,” imbuhnya.

Bupati mengungkapkan, pada akhir-akhir masa jabatannya bersama Sunardi N.T Litang sebagai Bupati dan Wakil Bupati Katingan, dia merasa berbahagia atas apa yang telah dicapai oleh Satpol PP dan Damkar Katingan. “Terima kasih kepada semua anggota Satpol PP dan Damkar Katingan karena telah bekerja semaksimal mungkin, sehingga dapat memperoleh peringkat I Nasional Gakda Wilayah II,” katanya.

Menurut dia, capaian tersebut tidak hanya mengharumkan nama Satpol PP dan Damkar saja, tapi juga nama Kabupaten Katingan di Tingkat Nasional. Atas capaian tersebut, hendaknya jangan hanya berpuas diri, tetapi teruslah berinovasi dan mengembangkan potensi sumber daya manusia. “Saat ini telah berdiri Pos-pos Damkar sebagai pelayanan dasar, pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi yang terdampak kebakaran,” ujarnya.

Bupati menyebut, jika pemenuhan aparatur pemadam kebakaran wajib memenuhi standar kompetensi yang nantinya bertugas dalam pembentukan Pos Damkar di setiap kecamatan atau kelurahan. “Terus tingkatkan kegiatan pencegahan dengan mengedepankan pengurangan resiko kebakaran,” pesannya. (rk1)