Dewan Minta Pemerintah Daerah Selesaikan dan Tindaklanjuti Temuan BPK RI Tahun Anggaran 2022

KASONGAN, radar-kalteng.com – Fraksi Amanat Indonesia Raya DPRD Kabupaten Katingan dalam pendapat akhirnya, menyatakan dapat menyetujui dan menerima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah.

“Ini setelah kami memperhatikan laporan hasil Rapat Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Katingan yang telah disampaikan. Selain itu, mempertimbangkan secara seksama dan untuk kepentingan bersama guna kemajuan serta pembangunan Kabupaten Katingan,” kata Juru Bicara, Fraksi Amanat Indonesia Raya, Budy Hermanto, dalam Rapat Paripurna DPRD Katingan, baru-baru ini.

Fraksi Amanat Indonesia Raya juga mengapresiasi atas laporan hasil pemeriksaan dari BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2022. “Dimana, hasilnya adalah Opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP dan ini tentu kita apresiasi,” katanya.

Budy berharap, kedepan ada peningkatan baik dari segi akuntabel dan transparansi. “Sehingga, tercipta aparatur yang bersih dan berwibawa untuk menuju Kabupaten Katingan yang maju dan sejahtera,” imbuhnya.

Fraksi Amanat Indonesia Raya juga memberikan apresiasi kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan selaku Ketua Tim Anggaran dan seluruh OPD, yang dalam pembahasan Raperda telah memberikan atensi yang baik. “Sehingga, rapat Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah berjalan dengan lancar,” tutir Budy.

Terkait catatan-catatan yang menjadi temuan BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2022, Fraksi Amanat Indonesia Raya meminta agar pemerintah daerah segera menyelesaikan serta menindaklanjutinya. “Selanjutnya, memberikan laporan terkait perkembangan dari tindak lanjut dari catatan-catatan tersebut kepada DPRD Kabupaten Katingan,” pungkasnya. (rk1)