Anggot DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Rimbun, ST.
SAMPIT, radar-kalteng.com – Penyaluran bahan bakar minyak (BBM) di SPBU harus diawasi oleh pihak terkait. Pasalnya, meski yang dinaikkan pemerintah itu harga BBM non subsidi jenis pertamax ,akan tetapi persoalan di lapangan sejauh ini membuat masyarakat tetap saja menjerit.
Disebutkan Ketua Komisi I DPRD Kotim, Rimbun, ketersediaan BBM jenis pertalite belakangan ini seakan terbatas, dia turut bertanya apakah itu memang jatah yang diberikan Pertamina terbatas atau memang ada oknum yang bermain sehingga tidak berapa lama pertalite habis.
“Sering kali ketersedian peralit kehabisan, akhirnya, petugas SPBU menawarkan untuk membeli pertamax, ini perlu diperhatikan,” ujar Rimbun.
Politisi PDIP tersebut menyebut perlunya pengawasan dan jangan sampai di tengah melambung harga Pertamax tersebut pada akhirnya membuat ruang bagi pelangsir untuk menguasai pertalite.
Jika demikian dia meminta agar aparat penegak hukum bisa bersikap tegas, menindak tegas oknum yang bermain, termasuk jika memang yang bermain adalah pihak SPBU.
“Jika pertalite dimainkan dan masyarakat, mahasiswa mengetahui hal tersebut laporkan, sampaikan ke kami biar sama-sama kita laporkan,” tegasnya.
Rimbun khawatir ke depan dengan naiknya harga Pertamax ini, bahan bakar jenis pertalite akan di kuasai para pelangsir.(rk)
Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *
Copyright © Radar-Kalteng.com