VIDCOM – Wakil Bupati Sukamara, Ahmadi didampingi Kepala Inspektorat dan Kepala BPKAD saat mengikuti rapat secara virtual dengan BPKP RI di Aula Bappeda setempat, Kamis (03/09/2020). FOTO: DON/RADAR KALTENG.COM
RADAR KALTENG.COM, SUKAMARA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukamara mengikuti Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah dan Nasional tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan pihak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI dan Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) RI. Rapat itu, diikuti secara vitual menggunakan aplikasi zoom di Aula Bappeda Sukamara, Kamis (03/09/2020).
Wakil Bupati (Wabup) Sukamara, Ahmadi menjelaskan, pihaknya bersama Inspektorat dan BPKAD mengikuti kegiatan dengan topik yang dibahas terkait sinergitas dan transpormasi pengawasan.
“Dalam hal ini, akan dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Sukamara dalam masa pandemik Corona Virus Disease 2019 (covid-19). Sehingga perlu penanganan yang cepat, tetapi harus tepat dan akuntabel,” ucap Ahmadi usai kegiatan.
Sehingga apabila ada yang keliru serta sedikit kesalahan, dapat segera dilakukan perbaikan. “Hal ini sebenarnya berkenaan dengan penggunaan anggaran, dimana aturannya sendiri dapat berubah-rubah. Sehingga mnyebabkan ketakutan dan kekuatiran dalam penggunaannya, baik oleh bidang kesehatan maupun pemulihan ekonomi,” imbuhnya.
Sebab itu, ditekankan kepada Inspektorat dalam hal ini APIP, harus ikut mendampingi maupun mengawal supaya cepat, tepat dan akuntabel. Sehingga dikemudian hari, tidak dengan hal-hal tidak diinginkan.
“Inilah yang menyebabkan penyerapan anggaran kita juga sangat rendah, yakni sekitar empat puluh persen. Tentunya, hal ini bukan disebabkan oleh kinerja kita yang lambat. Melainkan, bentuk dari kehati-hatian dalam penggunaan anggaran yang aturannya selalu berubah-ubah,” ungkap Ahmadi.
Karena itu, setelah mengikuti rapat virtual dengan Kemendagri dan BPKP RI, Pemkab Sukamara kedepan segera mengambil tindakan dengan langkah-langkah cepat untuk segera merealisasikan anggran.
“Apalagi dibidang pemulihan ekonomi nasional dan masyarakat, harus segera menggeliat. Dimana ada sekitar Rp631 triliun anggaran yang ada di daerah-daerah dan harus segara dicairkan. Sehingga, perputaran uang di masyarakat lebih maksimal dan dunia usaha lebih kuat lagi baik itu UMKM, BLT dan sebagainya. Sehingga, mampu meningkatkan pertubuhan ekonomi saat ini,” demikian pungkasnya. (don/rk)
Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *
Copyright © Radar-Kalteng.com