RAKOR - Wakil Bupati Katingan Firdaus, ST menghadiri Rapat Koordinasi Penguatan Sinergitas Koordinasi Penanganan Konflik Sosial di Ballroom Seruyan 3, Lantai 2, M Bahalap Hotel, Kota Palangka Raya, Kamis (30/10/2025). (FOTO: DISKOMINFOSTANDI KATINGAN)
KASONGAN – Wakil Bupati (Wabup), Katingan Firdaus, ST menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Sinergitas Koordinasi Penanganan Konflik Sosial di Provinsi Kalimantan Tengah yang dipimpin oleh Kedeputian Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bidkor Kamtibmas) Kemenko Polhukam RI dan Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Tengah (Kalteng), H. Edy Pratowo. Kegiatan tersebut berlangsung di Ballroom Seruyan 3, Lantai 2, M Bahalap Hotel, Kota Palangka Raya, Kamis (30/10/2025).
Rakor ini diikuti oleh para pimpinan Forkopimda, perwakilan kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah, unsur TNI/Polri, serta tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama. Kegiatan ini bertujuan memperkuat koordinasi lintas sektor dalam rangka deteksi dini dan pencegahan potensi konflik sosial di daerah.
Dalam sambutannya, Wagub Kalteng menekankan pentingnya soliditas Forkopimda dalam memitigasi isu-isu yang berpotensi menimbulkan konflik, khususnya pada momentum-momentum strategis seperti akhir Agustus 2025, agar tidak berkembang menjadi konflik sosial yang lebih luas.
“Penanganan konflik sosial harus menjadi prioritas kita bersama. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah akan mengalokasikan anggaran tahun 2026 untuk mendukung upaya pemeliharaan kamtibmas serta memperkuat peran Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam deteksi dini potensi konflik di wilayah masing-masing,” ujar Edy.
Lebih lanjut, Wagub juga menegaskan perlunya penguatan forum-forum partisipatif masyarakat, seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan wadah sejenis, sebagai bagian dari strategi kolaboratif mencegah konflik sosial.
“Dalam menangani potensi konflik, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama jajaran tidak hanya mengedepankan penegakan hukum positif. Tetapi juga mengutamakan pendekatan kearifan lokal, dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, serta menerapkan nilai-nilai hukum adat yang hidup di tengah masyarakat,” jelasnya.
Sementara itu, perwakilan Bidkor Kamtibmas Kemenko Polhukam RI dalam arahannya menyampaikan bahwa penanganan konflik sosial harus dilakukan secara komprehensif, terpadu, dan berkelanjutan.
“Sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat merupakan kunci dalam menjaga stabilitas keamanan nasional. Deteksi dini, pencegahan, dan penyelesaian konflik sosial harus dilakukan dengan koordinasi yang solid di semua tingkatan pemerintahan,” ujar Deputi Bidkor Kamtibmas.
Usai kegiatan, Wabup menegaskan bahwa Pemkab Katingan berkomitmen untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, serta mendukung kebijakan pemerintah pusat dan provinsi dalam menciptakan kondusivitas wilayah dan harmonisasi sosial di Kalimantan Tengah.
“Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan mampu menjadi momentum penting dalam membangun kolaborasi strategis antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, guna menciptakan situasi yang aman, damai, dan harmonis di seluruh wilayah Kalimantan Tengah,” kata Firdaus. (rk1)
