Lakukan Evaluasi Mendalam Terhadap Program dan Kegiatan Kurang Efektif

KASONGAN – Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 merupakan siklus akhir tahunan dalam proses tata kelola pemerintah di bidang keuangan. Setelah sebelumnya, dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Hal tersebut disampaikan Bupati Katingan Saiful, S.Pd, M.Si dalam pidatonya yang dibacakan Wakil Bupati (Wabup) Firdaus, ST, dalam Rapat Paripurna ke-1 Masa Persidangan 1 Tahun Sidang 2025, Selasa (28/10/2025).

Agendanya, Penetapan Hasil Evaluasi Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Penetapan Hasil Fasilitasi Raperda Tentang Perubahan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Menurut Wabup, momentum ini sangat penting bagi semua, karena merupakan puncak dari pengelolaan keuangan daerah. “Ini adalah wujud komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan amanah rakyat, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta memastikan bahwa anggaran yang ada benar-benar digunakan untuk sebesar-besarnya kemaslahatan masyarakat,” tuturnya.

Untuk itu, Firdaus atas nama Pemerintah Kabupaten Katingan mengucapkan terimakasih dan apresiasi atas kerjasama legislatif dan eksekutif yang telah dimulai dari proses penganggaran, pelaksanaan, sampai dengan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 yang seluruhnya dapat terlaksana dengan baik.

“Evaluasi ini tidak hanya memberikan gambaran pencapaian kita, tetapi juga menjadi cermin bagi area yang memerlukan perbaikan. Kita patut bersyukur, atas kerja keras dan sinergi antara eksekutif dan legislatif, serta dukungan seluruh masyarakat, Kabupaten Katingan berhasil mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP yang ke 10 kali dari BPK RI,” ujarnya.

Wabup mengatakan, jika ini adalah hasil kerja bersama yang harus dipertahankan pada masa mendatang. Namun demikian, semua tidak boleh berpuas diri karena hasil evaluasi ini masih memuat rekomendasi dan catatan penting.

“Beberapa tantangan, seperti yang diakui dalam laporan masih memerlukan perhatian serius. Kita perlu melakukan evaluasi mendalam terhadap program dan kegiatan yang kurang efektif, serta mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah yang belum maksimal,” imbuhnya. (rk1)