Setiap Instansi Pemerintah Wajib Memiliki Peta Proses Bisnis

KASONGAN – Bagian Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Katingan menggelar Acara Penyusunan Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Katingan, di Aula Lantai II Kantor Bappedalitbang Katingan, Kamis (23/10/2025).

Dalam laporannya, Kepala Bagian (Kabag) Organisasi Setda Kabupaten Katingan, Yosefa Jambang, menyampaikan bahwa penyusunan peta proses bisnis merupakan amanat dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah.

“Dakam peraturan ini, disebutkannya bahwa setiap instansi pemerintah wajib memiliki peta proses bisnis sebagai dasar dalam membangun sistem kerja yang efektif, efisien, dan terukur, untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta tata kelola pemerintahan yang baik,” jelasnya.

Di tingkat daerah, lanjut Yosefa, peta proses bisnis juga menjadi instrumen penting dalam mendukung pelaksanaan RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2025–2029 yang menekankan pada reformasi birokrasi dan transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan.

“Kedepan, sistem pemerintahan akan bergerak menuju digital. Karena itu, setiap aparatur dituntut untuk mampu beradaptasi dan menyiapkan pelayanan berbasis data dan teknologi. Dengan tersusunnya peta proses bisnis yang baik, integrasi data dan penyederhanaan proses layanan dapat terwujud secara optimal,” ujar Kabag Organisasi.

Melalui kegiatan ini, terang Yosefa, Bagian Organisasi Aetda Katingan berupaya memfasilitasi penyusunan peta proses bisnis yang selaras dengan kebijakan SPBE dan reformasi birokrasi tematik.

“Dengan pendampingan dari narasumber Kementerian Kominfo, perangkat daerah diharapkan mampu memahami serta menyusun peta proses bisnis yang tidak hanya memenuhi aspek regulatif. Tetapi juga, menjawab kebutuhan pelayanan dan efisiensi kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan,” tuturnya. (rk1)