Pemerintah Pusat Harus Lebih Memperhatikan Kondisi Keuangan Daerah

PALANGKA RAYA – Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Tengah, Sudarsono menyuarakan keprihatinannya, terkait beban mandatory spending, yang harus ditanggung pemerintah daerah tanpa adanya dukungan anggaran memadai dari pemerintah pusat.

Sudarsono menjelaskan, bahwa pemerintah daerah seringkali menerima berbagai mandat, arahan, instruksi, dan Surat Edaran Bersama Menteri yang bersifat tugas pembantuan dan mandatory spending, tanpa disertai penyerahan anggaran yang memadai.

“Akibatnya, daerah harus mengalokasikan sumber daya sendiri, meskipun kapasitas fiskalnya sedang menurun,” ucapnya.

Ia juga menyoroti, penurunan kapasitas fiskal daerah, yang disebabkan oleh pengurangan dana Transfer ke Daerah (TKD). Menurutnya, pengurangan ini bukan disebabkan oleh efisiensi, melainkan akibat pergeseran anggaran ke kementerian atau lembaga pusat.

“Alih-alih efisiensi, yang terjadi adalah pengurangan anggaran daerah dan pergeseran anggaran ke pusat. Ini sangat memberatkan pemerintah daerah, yang harus tetap memenuhi tuntutan pelayanan dan pembangunan,” tegasnya.

Kondisi ini, berpotensi menghambat pencapaian target pembangunan, pelayanan publik, serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kalimantan Tengah. Ia mengingatkan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, untuk mengatasi persoalan ini.

“Kami berharap pemerintah pusat dapat lebih memperhatikan kondisi keuangan daerah dan memberikan dukungan anggaran yang lebih memadai. Sinergi yang baik antara pusat dan daerah adalah kunci untuk mencapai pembangunan yang merata dan berkelanjutan,” pungkasnya. (wi/rk10)