Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Yuas Elko
Palangka Raya – Pemprov Kalteng menilai, lambatnya Proses Peta Penyusunan Jalan (Road Map) Pengendalian Inflasi oleh sejumlah Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) kabupaten atau kota.Hingga pertengahan tahun 2025 masih ada daerah yang belum menyelesaikan dokumen strategis tersebut.
Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan (Ekeubang), Yuas Elko, menyebutkan ketidaksiapan beberapa TPID dalam menyusun strategi jangka menengah dapat berdampak pada efektivitas pengendalian harga kebutuhan pokok, disaat tekanan inflasi terus meningkat di beberapa wilayah.
Menurutnya, penanganan inflasi perlu kejelasan arah, terukur dan berbasis data, sehingga TPID dapat berdampak konkret di lapangan.
“Kalau tidak segera disusun secara terstruktur, makan penanganan inflasi hanya akan bersifat reaktif. Kita butuh arah yang jelas, terukur dan berbasis data. Agar TPID tidak sekedar melakukan rapat koordinasi tanpa dampak konkret di lapangan,” ucap Yuas (9/7/2025).
Pemprov Kalteng, tambah dia, telah memiliki dokumen road map pengendalian inflasi tahun 2025-2027 namun, masih membuka ruang pemyempurnaan dalam menyelaraskan program antar OPD. Sementara, di tingkat kabupaten atau kota prosesnya dinilai belum merata. Situasi tersebut juga dinilai mendesak, karena inflasi di Kalteng kembali meningkat pada Juni 2025.(seno/rk7)
Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *
Copyright © Radar-Kalteng.com
