Optimalkan Potensi Pajak

PALANGKA RAYA – Anggota  DPRD Kalteng memberikan tanggapannya terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kalimantan Tengah akhir tahun anggaran 2024.

Melalui juru bicaranya, Wengga Febri Dwi Tananda, Fraksi Gerindra menyampaikan apresiasi atas opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Atas pengelolaan keuangan daerah. Apresiasi juga diberikan terhadap capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencapai 104,31 persen.

“Namun, di balik capaian positif tersebut, Fraksi Gerindra menyoroti sejumlah potensi pajak daerah yang dinilai belum tergarap secara maksimal. Meskipun realisasi PAD melampaui target, masih terdapat potensi pajak yang belum dioptimalkan,” ujarnya.

Pajak Air Permukaan, Pajak Alat Berat, dan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menjadi beberapa contoh yang disorot.

Untuk itu, Fraksi Gerindra merekomendasikan beberapa hal kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Pertama, pembentukan Tim Terpadu lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengoptimalkan pemungutan pajak daerah.

Tim ini diharapkan mampu mengidentifikasi dan mengatasi kendala yang menghambat peningkatan PAD.

Rekomendasi kedua terkait transparansi, Fraksi Gerindra meminta perbaikan mekanisme transparansi dalam pengelolaan hibah dan bantuan sosial (bansos).

Hal ini penting untuk memastikan penyaluran dana tersebut tepat sasaran dan akuntabel.

Fraksi Gerindra menekankan pentingnya konsistensi penganggaran. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah diminta untuk senantiasa konsisten dalam melaksanakan penganggaran.

Sesuai dengan hasil pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Dengan perbaikan-perbaikan tersebut, kami berharap pengelolaan keuangan daerah di Kalimantan Tengah dapat semakin baik dan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (ud/rk11)