Hasil Pengawasan Bawaslu Katingan, Ada 70 Titik Pelanggaran Pemasangan APK

KASONGAN – Pihak Bawaslu Kabupaten Katingan melaksanakan Rapat Koordinasi Pokja Kampanye, Pokja Isu-isu Negatif dan Pokja Netralitas Aparatus Sipil Negara (ASN), Senin (22/01/2024) sore. Pertemuan dilaksanakan di Ruang Rapat Bawaslu Jalan Soetoyo. S, Kompleks Kereng Humbang, Kelurahan Kasongan Lama.

Rapat dipimpin Komisioner Bawaslu Katingan, Usman Sitepu, S.Hut dan dihadiri Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Katingan, George Heplin Edwar Doddy, S.Sos serta kepala Satpol PP dan Damkar Katingan, Pimanto, S.Sos. Peserta rapat berasal dari perwakilan Forkopimda, perwakilan OPD serta PWI Katingan.

Saat membuka Rapat, Usman menyampaikan bahwa  tujuan dilaksanakannya pertemuan ini atara lain untuk melakukan silaturahmi. Karena kebetulan, pokja ini sebenarnya telah terbentuk di akhir Tahun Anggaran 2023. “Kami juga ingin mendapatkan informasi dan masukan terkait dengan tahapan Pemilu Tahun 2024. Mulai dari pelaksanaan kampanye dan alat peraga kampanye atau APK, netralitas ASN, TNI dan Polri serta isu-isu negatif pada Pemilu,” ujarnya.

Dia menuturkan, bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan pihak Bawaslu Katingan, sedikitnya terdapat 70 titik pelanggaran pemasangan APK oleh calon legislatif. “Rata-rata pelanggaran yang terjadi, APK dipasang di tempat yang dilarang seperti pohon dan ada pula di depan kantor-kantor pemerintahan,” sebutnya.

Selanjutnya terkait netralitas ASN, TNI dan Polri, pihak Bawaslu melakukan pengawasan secara tidak langsung. Yakni melalui media sosial, seperti facebook dan instagram. “Memang sejauh ini belum temuan langsung ataupun laporan yang masuk terkait netralitas ASN, TNI dan Polri,” terang Usman.

Menurut mantan Ketua PWI Katingan ini, dalam melakukan pengawasan pihaknya mengedepankan upaya pencegahan. “Jika ada menemukan ASN yang memberikan like atau komenter di story maupun beranda peserta pemilu, kami langsung mengingatkan dan meminta untuk menghapusnya,” ujarnya.

Sementara terkait isu-isu negatif, kata Usman, pihaknya memfokuskan untuk melakukan pengamatan di media sosial. “Namun sejauh ini, jika dilihat dari lokasi si pelaku penyebar tidak berdomisili di Kabupaten Katingan,” ujarnya.

Dia menyebut, beberapa kerawanan juga bisa terjadi jelang hari pemungutan suara, tidak hanya saat kampanye saja. “Jadi kita juga konsen jelang hari pemungutan suara, terutam saat masa tenang terkait politik uang. Karena berdasarkan pengalaman pemilu-pemilu sebelumnya, paling rentan terjadi saat masa-masa tenang nanti,” katanya. (rk1)