Wakil Bupati Katingan Jelaskan Penyebab Besarnya Silpa Tahun Anggaran 2022

KASONGAN, radar-kalteng.com – Dalam Pengantar Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, terdapat jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) sebesar Rp. 111,394 Miliar lebih. Itu merupakan selisih lebih atas realisasi belanja yang dilaksanakan sepanjang Tahun 2022. Besaran Sipla tersebut, sangat dipengaruhi oleh capaian realisasi belanja yang tidak dapat terserap sepenuhnya.

“Secara umum, rincian Silpa tersebut terdiri dari kas yang terdapat di Kas Daerah sebesar Rp. 97 Miliar lebih. Sisanya sebesar Rp. 14 Miliar lebih, terdapat di rekening non kas daerah,” jelas Wakil Bupati Katingan Sunardi N.T Litang dalam Rapat Paripurna DPRD Katingan, baru-baru ini.

Menurut dia, rekening non kas daerah tersebut seperti rekening BLUD, rekening sekolah penerima dana BOS dan rekening fasilitas kesehatan pengelola dana kapitasi. “Silpa yang terdapat di rekening Kas Daerah, terdiri dari Silpa atas dana-dana yang ditentukan penggunaannya oleh pemerintah pusat. Seperti dana DBH-DR, dana DAK Fisik dan Non Fisik,” imbuhnya.

Diakuinya, jika jika asumsi Silpa yang telah ditetapkan bersama pada APBD Murni Tahun Anggaran 2023 ternyata lebih tinggi dari realisasi hasil perhitungan Silpa pada Laporan realisasi Anggaran Tahun 2022. “Tentu saja, hal ini akan menyebabkan koreksi pada perhitungan APBD Tahun Anggaran 2023 saat perubahan APBD mendatang,” terang Sunardi.

Wabup menyampaikan, jika pihak eksekutif melalui Tim Anggaran telah melakukan perhitungan dan mempertimbangkan beberapa alternatif strategi dalam menjawab permasalahan tersebut. Diantaranya, dengan melakukan rasionalisasi belanja daerah, menggali sumber pendapatan baru dan mengupayakan sumber pembiayaan lain seperti pengajuan pinjaman daerah.

“Strategi-strategi tersebut, pada saatnya nanti akan kami ajukan dan bahas bersama dengan anggota DPRD Katingan dalam proses pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 mendatang. Pada kesempatan ini, kami minta kerja sama rekan-rekan DPRD agar secara aktif dapat membantu menyempurnakan mekanisme pengelolaan keuangan daerah. Sehingga di masa-masa mendatang, akan lebih sempurna,” tuturnya. (rk1)