Bupati Buka Rapat Kerja TP PKK Kabupaten Katingan Tahun 2023

KASONGAN, radar-kalteng.com – Bupati Katingan Sakariyas SE menghadiri sekaligus membuka acara Rapat Kerja (Raker) Tim Penggerak (TP) Pemberdayaan Kesejahteraan dan Keluarga (PKK) Kabupaten Katingan Tahun 2023, di Gedung Salawah Kasongan, Rabu (23/08/2023). Hadir pula kala itu, Ketua TP PKK Kabupaten Katingan, Ny. Daurwaty Sakariyas dan sejumlah kepala OPD.

Dalam sambutannya, Bupati mengatakan bahwa keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat mempunyai peranan yang besar dalam proses pembangunan. “Karena kondisi satu keluarga dapat dijadikan sebagai tolak ukur terhadap kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Diungkapkannya, bahwa untuk dapat membina keluarga secara langsung dan menjangkau sasaran sebanyak mungkin, maka dibentuklah Gerakan PKK. “Mekanisme gerakannya dikelola dan dilaksanakan oleh Tim Penggerak PKK di setiap jenjang,” tuturnya.

Sakariyas menyampaikan, jika Gerakan PKK pada hakikatnya merupakan gerakan masyarakat yang dituntut untuk menumbuhkembangkan sikap dan perilaku, kemandirian pribadi, keluarga maupun masyarakat. Di Indonesia, Gerakan PKK sudah lebih dari setengah abad. Sepanjang rentang waktu itulah, Gerakan PKK senantiasa berupaya ikut menggerakan peran serta keluarga-keluarga dan masyarakat secara keseluruhan.

“Itu dimaksudkan, agar mereka lebih tahu, mau dan lebih mampu meningkatkan kesejahteraan hidup dan penghidupannya. Sehingga, setiap keluarga dapat menjadi benteng utama dan pertama bagi ketahanan keluarga dalam arti yang lebih luas,” imbuhnya.

Adapun ketahanan keluarga yang diharapkan, lanjut Bupati, adalah suatu kondisi dimana setiap anggota keluarga mempunyai kemauan dan kemampuan secara kolektif dalam memilih serta memilah mana hal baik dan yang buruk. “Untuk itu, perlu adanya ketahanan keluarga dalam upaya mewujudkan keluarga sejahtera,” ucapnya.

Bupati menambahkan, bahwa hal yang penting juga bagi Gerakan PKK adalah program kerja yang dilaksanakan sejalan dengan program pemerintah. Pasalnya, Tim Penggerak PKK merupakan mitra kerja pemerintah. “Sehingga, program dan kegiatan harus masuk dalam sistem serta mekanisme kebijakan program pemerintah,” katanya. (rk1)