Temuan BPK RI Harus Jadi Perhatian Serius Pemerintah Kabupaten Katingan

KASONGAN, radar-kalteng.com – Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Katingan memberikan apresiasi atas capaian lima kali berturut-turut Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan pihak BPK Perwakilan Kalimantan Tengah terhadap Laporan Pelaksanaan APBD Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2022. Hal tersebut dinilai, sebagai usaha bersama seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Katingan dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik.

Melalui Juru Bicaranya, Dahlia, A.Md, Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Katingan juga menyoroti masih banyaknya temuan-temuan dari BPK RI dalam Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022. Seperti, adanya tunjangan khusus guru Pegawai Negeri Sipil Daerah atau PNSD yang belum dibayarkan sebanyak 378 orang, dengan nilai Rp. 2,5 Miliar lebih.

“Kemudian, adanya kelebihan pembayaran enam paket proyek pekerjaan belanja modal jalan, jaringan dan irigasi pada Dinas PUPR dan itu tidak sesuai ketentuan senilai Rp. 3,3 Miliar lebih,” kata Dahlia dalam Rapat Paripurna DPRD Katingan dengan agenda penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2022, baru-baru ini.

Temuan lain, lanjutnya, masih ada ketidaktertiban dalam penatausahaan persediaan dan pengelolaan aset tetap. “Semua temuan ini, tentu menjadi pekerjaan rumah yang harus segera menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Katingan,” tuturnya.

Pada kesempatan itu, Fraksi Partai Golkar juga menyampaikan catatan yang perlu mendapatkan penjelasan dari Bupati Katingan. Berdasarkan asumsi, penerimaan pembiayaan sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) Tahun 2022 sebesar Rp. 191.620.343.674. Setelah pihaknya mencermati, realisasi Silpa Tahun Anggaran 2022 hanya Rp. 111.394.517.123.

“Ini mencerminkan kekurang cermatan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam membuat asumsi Silpa Tahun Anggaran 2022. Sehingga mengakibatkan, terjadinya defisit APBD Tahun Anggaran 2023. Menurut kadi dari Fraksi Partai Golkar sangat besar sekali, yakini sejumlah Rp. 60.225.826.551.  Bagaimana strategi Bupati Katingan dalam rangka mengatasi defisit APBD Tahun Anggaran 2023 tersebut,” ,” ujar Dahlia. (rk1)