Dewan Minta Pemerintah Daerah Dukung Program Perhutanan Sosial

SAMPIT, radar-kalteng.com – Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Hj. Darmawati meminta kepada pemerintah daerah supaya mengembalikan kelestarian hutan setempat, salah satu caranya dengan mendukung program perhutanan sosial. Ini tak hanya di tangan pemerintah pusat, tetapi sangat bergantung pada dukungan pemerintah daerah dan  warga serta kelompok masyarakat yang mengelolanya.

Untuk diketahui, Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, hingga kini terdapat 620 desa di Indonesia yang tergabung dalam perhutanan sosial.

Surat Menteri Dalam Negeri No 522/1392/SJ Tahun 2020 menjadi pijakan penting dalam kemajuan masa depan perhutanan sosial. Dalam surat tersebut antara lain diatur agar pemerintah daerah mengkoordinasikan dan mengintegrasikan program-program yang dapat berkontribusi terhadap implementasi pengembangan usaha perhutanan sosial ke dalam dokumen rencana pembangunan daerah.

“Di Kotim tentunya ada lahan atau izin yang sudah diberikan oleh pusat baik itu perhutanan sosial atau hutan tanam rakyat hanya saja yang diketahui masih bersengketa dengan perusahan swasta yaitu perkebunan kelapa sawit sebagai contoh yang di Kecamatan Cempaga,  yang belum juga clear dengan kebun sawit ini harus jadi perhatian pemerintahd aerah,” ujarDarmawati

Dia juga mengatakan, selain surat tersebut, saat ini Kemendagri segera mengeluarkan rancangan kebijakan dalam bentuk Surat Edaran tentang Peran Pemda dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Perhutanan Sosial. “Ini penting, mengingat goals dari perhutanan sosial adalah masyarakat sejahtera,” ujarnya

Dalam surat edaran diatur dukungan pengembangan perhutanans osial, sinergitas dengan pemerintah daerah dan stakeholder lainnya. Diharapkan, kebijakan ini dapat berkontribusi dalam pengembangan usaha perhutanan sosial. Program perhutanan sosial untuk member keadilan bagimasyarakat sekitar hutan dan meningkatkan kesejahteraan.

“Aturan yang ada saat ini, menurutnya sudah memadai untuk pengambilan kebijakan di daerah,” kata Darmawati. (rk)