Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Memei Wulandari.
SAMPIIT, radar-kalteng.com – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) meminta agar pemerintah daerah lebih cermat dalam penyusunan anggaran. Hal tersebut sebagai langkah dalam upaya untuk efisiensi anggaran, di tengah upaya untuk meningkat perekonomian di daerah ini.
“Kami harap SOPD di Kotim dalam setiap penyusunan rencana kerja, lebih mengedepankan efisiensi dan urgensi dalam penyusunan anggaran,” ujar Juru Bicara Fraksi PKB, Memei Wulandari, Senin (11/07/2022).
Saran ini disampaikan Fraksi PKB menyikapi realisasi APBD 2021. Ada beberapa catatan yang disampaikan terkait kurang optimalnya serapan anggaran, realisasi pendapatan asli daerah hingga besarnya sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa).
Dijelaskan, realisasi APBD 2021 terdiri dari pendapatan sebesar Rp1.996.883.474.600, belanja dan transfer sebesar Rp1.998.156.482.325, penerimaan pembiayaan Rp137.315.472.485,97, pengeluaran pembiayaan Rp10.890.000.000, surplus/defisit Rp1.273.007.725, dan pembiayaan netto Rp126.425.472.485,97.
Salah satu yang menjadi sorotan Fraksi PKB adalah Silpa tahun anggaran 2021 adalah sebesar Rp199.690.794.268,03 dengan persentase 159,56 persen.
Sementara itu, realisasi pendapatan asli daerah (PAD)tahun anggaran 2021 melampaui target yang ditetapkan pada 2021.
Dirincikan, realisasi pendapatan sebesar Rp1.878.720.479.018,77 dengan persentase 94,08 persen atau kurang 5,92 persen dari target. Realisasi belanja dan transfer Rp1.805.455.157.236,71, surplus sebesar Rp73.265.321.782,06, realisasi penerimaan Rp137.315.472.485,97, realisasi pengeluaran Rp10.890.000.000 dan realisasi pembiayaan netto Rp126.425.472.485,97.
Perencanaan dan pelaksanaan yang efektif diharapkan bisa menghindari Silpa yang besar setiap tahun. Anggaran harus dioptimalkan agar banyak kegiatan yang bisa dilaksanakan melalui efektivitas anggaran.
“Kita berharap tidak selalu terjadi silpa terus menerus yang dapat menimbulkan ketidaksinkronan dalam alokasi anggaran tersebut. Kami Fraksi PKB juga mempertanyakan terkait dana silpa sebesar Rp199 miliar, apakah riil berupa uang seutuhnya, atau hanya angka saja,” harap Memei. (rk)
Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *
Copyright © Radar-Kalteng.com