DPRD Minta Pemerintah Daerah Prioritas Anggaran Pembangunan Patung Tjilik Riwut

KASONGAN, radarkalteng.com – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Katingan secara umum berpendapat, bahwa Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 segera dijadwalkan oleh Badan Musyawarah (Banmus) dengan memberikan waktu yang cukup bagi tim Eksekutif dan legislatif melakukan pembahasan.

“Sebelum nantinya, Raperda tersebut disepakati untuk ditetapkan menjadi Peraturan daerah (Perda) Kabupaten Katingan yang definitif Tahun 2022,” tutur Ketua Fraksi PKB sekaligus Juru Bicara, Sugianto, SH saat menyampaikan pemandangan umumnya dalam Rapat Paripurna ke-1 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022, baru-baru ini.

Pada kesempatan itu, Fraksi PKB mengusulkan agar pada Tahun 2023 mendatang pemerintah daerah menyiapkan prioritas anggaran untuk membuat atau membangun Patung Pahlawan Nasional Tjilik Riwut yang baru, lebih baik dan lebih berkualitas lagi. Ini mengingat, almarhum merupakan mantan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah pertama yang dilahirkan di Kota Kasongan.

“Selain itu, beliau juga pernah menjadi Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur. Kala itu, Katingan masih termasuk dalam Kabupaten Kotawaringin Timur. Beliau juga merupakan salah satu Pahlawan Perintis Kemerdekaan RI. Oleh karena itu, tidak berlebihan kiranya Patung Pahlawan Nasional Tjilik Riwut dibangun kembali di Bundaran depan kantor Bupati Katingan,” kata Sugianto.

Fraksi PKB juga menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena saat ini Kabupaten Katingan telah lepas dari pandemi Covid-19. “Meski demikian, sudah seharusnya kita tetap membiasakan hidup selalu menerapkan protokol kesehatan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari,” imbuh Sugianto.

Fraksi PKB juga memberikan apresiasi yang tinggi kepada Bupati Katingan dan seluruh perangkat daerah yang telah bekerja keras dalam mengelola keuangan daerah Tahun Anggaran 2021. “sehingga kemudian, Kabupaten Katingan bisa menerima predikat Opini Wajar Tanpa pengecualian atau WTP dari BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah,” ujarnya. (rk1)