Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, H. Abdul Kadir.
RADARKALTENG.COM, SAMPIT – Anggota Komisi I DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) H. Abdul Kadir, meminta Pemkab Kotim untuk optimal memperjuangkan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi (DBH-DR), dari pemerintah pusat.
Dijelaskannya, bencana alam berupa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dan banjir merupakan masalah yang cukup serius bahkan dianggap sama halnya dengan Covid-19.
Dikatakannya, banjir yang tetjadi di beberapa daerah di kecamatan wilayah utara Kotim, hampir menjadi bencana alam rutin yang setiap tahun terjadi di 6 kecamatan, 1 kelurahan, 50 desa, dan telah mengakibatkan 4.238 rumah terendam banjir dengan jumlah 9.310 jiwa yang terdampak.
“Bahkan tidak sedikit fasilitas publik yang tidak bisa berfungsi seperti puskesmas, rumah ibadah, sekolah dan lainnya karena banjir ini,” kata Abdul Kadir.
Menurutnya, perlu ada inovasi dari Pemkab Kotim dalam rangka meminimalisir dan mempersiapkan sarana dan prasarana supaya dampak banjir tidak menjadi parah setiap tahunnya.
“Salah satunya dengan memanfaatkan dan memaksimalkan dana DBH DR Kotim ataupun bagaimana melibatkan perusahaan sebagai bagian kompensasi yang harus dilakukan oleh perusahaan atas kerusakan alam yang terjadi,” tegasnya.
Selain itu, kata dia, sudah saatnya daerah Kotim menyusun peta daerah rawan kebencanaan sebagai dasar agar sistem penanganan kebencanaan bisa lebih efektif, efisien dan terukur. (spt/rk)
Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *
Copyright © Radar-Kalteng.com