Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Juliansyah.
RADARKALTENG.COM, SAMPIT – Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Juliansyah, mengungkapkan perlunya peran serta pihak swasta untuk membantu pemerintah untuk membangun daerah ini.
Politisi Partai Gerindra tersebut mengatakan, melihat kondisi ekonomi daerah yang tersedot akibat penanganan covid-19 saat ini, mengakibatkan banyak program daerah berskala prioritas tertunda.
“Ini perlu adanya sinegritas antara pemerintah dengan pihak swasta. Pemerintah bisa menggandeng pihak swasta untuk melaksanakan pembangunan melalui program CSR. Ini salah satu strategi jitu untuk menyiasati APBD yang saat ini terseok-seok,” ujar Juliansyah, Selasa (13/04/2021).
Tambahnya, selain penanganan covid, dengan masa jabatan kepala daerah tiga tahun dan anggaran yang terus terpangkas ini menyulitkan pelaksanaan pembangunan jika mengandalkan APBD Kotim.
Lanjutnya, selama ini pengelolaan CSR tidak jelas dan terarah. Pelaksanaannya selama ini dinilai tidak terlihat dan kurang berimplikasi terhadap masyarakat.
Ia memastikan jika pemerintah mengkoordinasikan pelaksanaan CSR, maka dalam waktu tiga tahun pembangunan di daerash sekitar investasi itu akan lebih maju signifikan.
Menurut Juliansyah, pembangunan ini berjangka pendek. Sementara aspirasi terus berdatangan terutama dari warga pelosok.
Sekretaris Fraksi Partai Gerindra ini menyebutkan, di pelosok saat ini memerlukan akses infrastruktur yang baik dilewati. Itu merupakan pekerjaan rumah dari pasangan Halikinnor – Irawati. (spt/rk)
Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *
Copyright © Radar-Kalteng.com