Cegah Karhutla, Perlu Pendekatan Secara Intens dan Humanis ke Masyarakat

RADARKALTENG.COM, KASONGAN – Bupati Katingan Sakariyas SE memimpin Apel Kesiapsiagaan menghadapi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Wilayah Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Rabu (07/04/2021) pagi. Turut hadir mendampingi antara lain Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Katingan, Kepala Pelaksana BPBD Katingan dan Kepala Satpol PP Katingan.

Para seserta apel antara lain dari unsur TNI dan Polri, Anggota Satuan Tugas  Pencegahan Penanganan Karhutla ASN Pemerintah Kecamatan Tewang Sangalang Garing,  sejumlah mahasiswa KKN dan undangan lainnya. Usai apel, Bupati juga mengecek kesiapan berbagai peralatan yang akan digunakan untuk menghadapi karhutla.

Dalam sambutannya, Bupati menuturkan bahwa karhutla bisa kita cegah sedini mungkin. Pasalnya, sebagian besar disebabkan oleh karena faktor manusia. “Pendekatan secara intens dan humanis kepada masyarakat untuk bersama-sama mencegah kebakaran hutan dan lahan, menjadi kunci utama dalam keberhasilan kita untuk mewujudkan Katingan Bebas Kabut Asap Tahun 2021,” tuturnya.

Diungkapkanya, jika potensi ancaman karhutla yang dihadapi tahun ke tahun memiliki eskalasi dan karakter yang berbeda-beda. “Itu disebabkan, karea kondisi lahan, cuaca dan iklim. Ditambah lagi dengan peningkatan aktivitas oknum tidak bertanggung jawab yang masih melakukan pembakaran-pembakaran.,” imbuh Bupati.

Menurut Sakariyas, tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh Satgas Penanganan Karhutla sangatlah besar dan mulia. Tentunya, semuanya akan dapat terlaksana dengan baik apabila didukung oleh semua pihak yaitu pemerintah dan seluruh eleman masyarakat.

“Saya juga terus mengajak kita semua, lembaga usaha, masyarakat, akademisi dan media, untuk terus bersinergi melalukan upaya-upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, sedini mungkin melakukan melakukan upaya pemadaman jika ada kejadian kebakaran hutan dan lahan,” imbuhnya.

Bupati berharap pada seluruh anggota Satgas dalam penanganan darurat bencana karhutla yang terbentuk hingga tingkat desa nantinya, bisa bersinergi bersama seluruh stakeholder terkait dan didukung pemerintah pusat. “Secara khusus, BNBP, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah,” tutupnya. (ara/rk)