Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Muhammad Abadi.
RADARKALTENG.COM, SAMPIT – Masalah penggarapan lahan Kelompok Tani (KT) Simpei Pambelum, di Kecamatan Cempaga, Kotawaringin Timur (Kotim) oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit, hingga kini masih belum tuntas.
Ketua Fraksi PKB DPRD Kotim, M. Abadi mendesak agar Pemkab Kotim agar turun tangan menyelesaikan masalah tersebut. Sehingga, tidak ada lagi masyarakat setempat menjadi korban lantaran bersentuhan dengan hukum.
“Saya prihatin dengan masalah itu, bagaimana bisa lahan kelompok tani digarap begitu saja oleh perusahaan perkebunan. Pemerintah Kabupaten kami minta turun tangan, segera atasi persoalan ini sebelum menjadi sebuah konflik,” tegas Abadi.
Menurutnya, jika masalah itu dibiarkan berlarut-larut, dikhawatirkan nantinya pihak perusahaan menggunakan berbagai hal untuk mengelabui warga. Modusnya, oknum perusahaan memang sengaja memancing keributan dengan warga. Ketika warga tidak sabar, maka akan terjadi tindak pidana di situ. Pada akhirnya, warga lagi yang akan dipersalahkan.
Dia juga meminta agar pemerintah Kabupaten bersama dengan pemerintah provinsi melakukan pengecekan di lapangan. “Pemerintah harus cek legalitas perusahaan, betul tidak lahan mereka itu. Jangan-jangan ini gaya oknum perusahaan yang asal garap dulu itu,” ungkapnya.
Ia membeberkan, modus asal garap ini selalu jadi jebakan bagi masyarakat. Menurutnya, diduga oknum perusahaan sengaja melakukan garapan di luar izin.
“Bagaimana bisa di situ bisa ada izin perusahaan. Ini mesti ditelusuri, jangan sampai kita tutup mata dengan aktivitas-aktivitas yang merugikan masyarakat kita,” sesalnya. (spt/rk)
Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *
Copyright © Radar-Kalteng.com