RAPAT - Jajaran Komisi III DPRD Kotim saat menggelar rapat dengan pihak Dinas Pendidikan Kotim. FOTO: IST FOR RK
RADARKALTENG.COM, SAMPIT – Mendekati masa penerimaan siswa baru tahun ajaran 2020/2021, jajaran Komisi III DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), menggelar rapat dengan Dinas Pendidikan Kotim. Rapat tersebut, juga membahas tentang bagaimana proses belajar mengajar di tengah pandemi Covid-19 saat ini.
“Yang paling kita tekankan adalah jangan sampai ada pungli saat penerimaan peserta didik baru nantinya. Dinas pendidikan harus mengawasi itu,” tegas Anggota Komisi III, Riskon Fabiansyah, Selasa (14/04/2020).
Menurut Politisi Partai Golkar tersebut, apa pun bentuknya baik itu uang bangku sekolah dan lainnya, itu tidak dibebarkan. “Kita ingin budaya bebas kolusi bersih dari dunia pendidikan kita. Agar nantinya, menghasilkan anak-anak yang punya budi pekerti luhur dan berintegritas,” pungkasnya.
Lanjutnya, pihak dewan ingin Dinas Pendidikan melakukan pembinaan kepada para kepala sekolah, agar tidak terjadi lagi pungutan uang daftar ulang yang nilainya tidak wajar.
“Seperti halnya kita temukan di lapangan pada isalah satu SD nominal seragam baju olahraga mencapai Rp250 ribu per stel. Kemudian, ada uang baju batik SD yang mencapai Rp 400 ribu per stel. Ini harus jadi perhatian Dinas Pendidikan, agar ada kewajaran di dunia pendidikan kita,” cerus Riskon.
Tambahnya, pihaknya menginginkan pendidikan yang berkeadilan dan berkualitas. Ke depan, DPRD beraharap agar peran dari komite sekolah agar selalu dievaluasi. “Tidak sedikit komite sekolah di lingkungan dunia pendidikan kita di kotim ini, tidak aktif dan belum optimal dalam rangka membantu peningkatan sarana dan prasarana pendidikan yang ada,” jelasnya.
Di sisi lain, terkait pandemi covid-19 yang saat ini belum berakhir, Riskon mengungkapkan hal tersebut jangan sampai mengurangi kualitas pendidikan. Pasalnya, Dinas Pendidikan sudah membuat kebijakan agar proses belajar mengajar dilakukan dengan daring (sistem jaringan), bagi daerah yang memiliki jangkauan internet.
“Sementara bagi wilayah pendidikan yang minim jaringan internet, pemda melalui dinas pendidikan tengah menyiapkan LKS untuk anak didik kita yang terjangkau jaringan internet, jumlahnya kurang lebih 21000 LKS,” pungkas Riskon. (spt/rk)
Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *
Copyright © Radar-Kalteng.com