Akibat Kebijakan Larangan Ekspor, Produksi Rotan Katingan Turun

RADARKALTENG.COM, KASONGAN – Sekretaris Daerah (Sekda) Drs Nikodemus MM membuka secara resmi Sosialisasi dan Focus Group Discussion (FGD) tentang sosialisasi dan tata niaga rotan, Kasongan, Kamis (04/07/2019). Kegiatn di Aula Bappelitbang Katingan ini, diikuti para petani dan pengepul rotan.

Hadir dalam kegiatan ini, antara lain Asisten II Setda Katingan Ahmad Rubama dan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Katingan, dan undangan lainnya.

Pada kesempatan itu, Sekda menyampaikan bahwa Kabupaten Katingan disebut sebagai sentra produksi rotan Kalimantan Tengah. Pasalnya, hampir 50 persen penduduk yang tinggal disekitar hutan, memiliki kebun rotan. Masyarakat Katingan juga menggunakan rotan untuk berbagai keperluan, seperti pelengkap upacara dan perayaan adat.

Selain itu juga dikembangkan kerajinan dengan motif khas dayak, yang menjadi ciri khas dan membedakan dengan pengrajin rotan lainnya. “Akan tetapi, belakangan ini terjadi penurunan produksi rotan, akibat kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Kebijakan ini ialah mengenai ketentuan ekspor rotan, serta kebijakan daerah tentang alih fungsi lahan,” kata Nikodemus.

Kebijakan nasional yang dimaksud, tentang ketentuan larangan ekspor rotan dan produk rotan. “Hal ini dimaksudkan, untuk mengamankan bahan baku rotan dan mengembangkan industri rotan dalam negeri. Selain itu, membuka peluang ekspor barang jadi yang berbahan baku rotan,” tuturnya.

Pemerintah daerah sebenarnya, telah berupaya mewujudkan Katingan sebagai kabupaten rotan. “Ini dibuktikan pada tahun 2010 silam. Pemkab Katingan memberikan subsidi pembelian rotan basah masyarakat sebesar Rp. 2.000 per kilogram,” sebutnya.

Sekda menyambut baik kegiatan ini, serta berharap dapat memberikan dampak nyata terhadap peningkatan perekonomian masyarakat. Termasuk pula, kemandirian ekonomi masyarakat katingan.

Diharapkannya juga dari kegiatan ini, ada solusi kepada petani rotan dan pengepul rotan terkait kebijakan larangan ekspor tersebut. “Mari kita bersama-sama mengimplementasikan secara nyata di lapangan, hasil kegiatan ini nantinya. Jangan hanya terhenti di ruang sosialisasi ini saja,” ajak Sekda. (ara/rk)