Anggota DPRD Pertanyakan Pembayaran DBH Desa Bapanggang Raya

SAMPIT, radar-kalteng.com – Pemerintah KabupatenKotawaringin Timur (Kotim) sudah dua tahun lebih ini takkunjung membayarkan Dana Bagi Hasil (DBH) Desa Bapanggang Raya, Kecamatan MentawaBaru Ketapang. Hal tersebut disampaikan anggota DPRD KabupatenKotim, SP Lumban Gaol yang merupakan perwakilan daerah pemilihan (Dapil) I .

“Saat kami reses kemarin di Desa Bapanggang Raya, kepala desanya kembali menyampaikan bahwa hingga kini DBH pajak Desa Bapanggang Raya belum dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kotim dan sudah lebih dua tahun. Padahal DBH pajak tersebut akan sangat membantu program pembangunan Desa Bepanggang Raya,” kata Gaol, Jumat (10/11/2022).

Dirinya mengatakan masalah DBH pajak ini terus disampaikan oleh Kades Bapanggang Raya kepada DPRD saat melakukan reses ke desa tersebut. Pihaknya meminta agar pemerintah kabupaten dapat segera menyelesaikan persoalan ini, karena DBH itu untuk kebutuhan pembangunan di wilayah desa tersebut.

“Kami minta pemerintah daerah dapat segera membayarkan DBH pajak itu kepada pihak Desa Bepanggang Raya. Kami mempertayakan kenapa DHB itu tidak dibayarkan, kalau memang ada kendala sampaikan kepada kita agar sama-sama bagaimana mencari solusinya agar dapat dibayarkan, karena itu sudah terlalu lama,” ucapGaol

Politisi Partai Demokrat ini juga mengatakan isu yang saat ini masih hangat adalah seleks tahap dua tenaga kontrak yang mana ternyata pihaknya menemukan di lapangan bahwa kebutuhan tenaga kontrak masih sangat diperlukan baik di bidang pelayanan pendidikan maupun kesehatan.

“Kami berharap semoga di seleksi tahap dua nantinya betul-betul bisa memetakan secara objektif dan komprehensif terkait kebutuhan tenaga kontrak dengan mempertimbangkan skill dan masa kerjadari personality yang ada,” ujar Gaol.

Terkait bidang Kesehatan, pihaknya telah melihat beberapa pustu yang dikunjungi saat reses tidak dapat melakukan pelayanan kesehatan dikarenakan kurangnya jumlah petugas kesehatan dan ini juga harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah sendiri.

“Kalau bidang kesehatan kami minta pelayanan  harus ditingkatkan karena saat kami reses kemarin, pelayanan kesehatan masih belum maksimal karena jumlah petugasnya masih kurang, ini harus menjadi pehatian pemerintah daerah,” tutupnya. (rk)