DPRD Serahkan Hasil Reses ke Pemerintah Daerah

SAMPIT, radar-kalteng.com – Ketua DPRD Kotawaringin Timur, Rinie Anderson menyebutkan anggota dewan dari lima daerah pemilihan (dapil) menyampaikan hasil kegiatan reses yang digelar selama sepekan lalu. Seluruh aspirasi itu dirangkum per dapil masing-masing kelompok, melalui Rapat Paripurna DPRD Kotawaringin Timur.

“Apa yang menjadi temuan dan aspirasi di lapangan itu akan dituangkan dalam hasil masing-masing kelompok kerja reses yang sebelumnya telah rampung dilaksanakan per daerah pemilihan masing-masing,” kata Rinie, Rabu (09/11/2022).

Rinie menyebutkan, hasil reses yang disampaikan DPRD merupakan salah satu bahan perencanaan pelaksanaan pembangunan agar pada pelaksanaan pembangunan dapat tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat di daerah. Eksekutif harus bisa menyinkronisasikan antara hasil reses itu dan juga kegiatan musrenbang yang dilaksanakan eksekutif.

Ia menegaskan, kegiatan reses anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur dalam rangka menjaring aspirasi dan itu akan jadi sebuah janji politik kepada konstituennya. Maka dari itu, reses yang dilaksanakan kedudukanya setara dengan musrenbang.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) ini juga menjelaskan ada beragam persoalan yang diaspirasikan oleh masyarakat melalui kegiatan reses anggota dewan, mulai dari infrastruktur, kesehatan, sosial dan lain sebagainya.

“Ada banyak persoalan yang telah disampaikan masyarakat kepada anggota dewan dari daerahpemilihan masing-masing, mulai dari kebutuhan infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan lain-lain. Pada intinya ada banyakharapan yang dinanti masyarakat untuk hal itu terealisasi dalam pelaksanakan APBD 2023 nanti,” jelas Rinie.

Rinie menambahkan, pihaknya akan terus memperjuangkan dan menyuarak anaspirasi masyarakat kepada pemerintah daerah hingga disetujui dan direalisasikan. Terlebih ketika kebutuhan itu sangat urgen dan memberikan dampak besar terhadap kehidupan masyarakat banyak.

“Kita berharap dari hasil reses yang disampaikan nanti, menjadi acuan dari pemerintah daerah dalam menyusun program pembangunan. Terutama juga di daerah pedalaman, sehingga semua masyarakat merasakan,” tutur Rinie. (rk)