Penanggulangan Kemiskinan Salah Satu Isu Strategis RPJMD Tahun 2018-2023

RADARKALTENG.COM, KASONGAN – Wakil Bupati (Wabup) Katingan Sunardi N.T Litang membuka Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2019, di Aula Bappelitbang setempat, Kamis (07/11/2019).

Menurut Wabup, Penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu isu strategis yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023. Strategi penanggulangan kemiskinan daerah sangat diperlukan, untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan dengan menetapkan konsep.

“Pemahaman dan ruang Iingkup intervensi kebijakan penanggulangan kemiskinan, menjabarkan strategi ke dalam arah kebijakan. Selain itu, mengacu pada indikator-indikator penanggulangan kemiskinan,” kata Sunardi yang juga Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Katingan.

Menurut Wabup, konsep penanggulangan kemnskinanan adalah bagaimana upaya menurunkan beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan dengan meningkatkan produktlfltas dari masyarakat miskin itu sendiri.

Sebagaimana arahan Presiden RI, tuturnya, prioritas lima tahun ke depan adalah pembangunan sumber daya manusia. Untuk Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Katingan pada Tahun 2018 adalah 67.91, masih di bawah Provinsi Kalimantan Tengah yaitu 70,42.

“Sementara persentase penduduk miskin Kabupaten Katingan mencapai 5.22 persen. Sedangkan Provinsi Kalimantan Tengah, 5.17 persen. Pemkab Katingan bersama-sama Pemprov dan Pemerintah Pusat telah melaksanakan berbagai program serta kegiatan untuk menurunkan beban pengeluran keluarga miskin,” ujarnya.

“Seperti bantuan pangan non tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar (KIP), bantuan seragam sekolah. Kemudian bedah rumah, Jaminan Persahnan NormaI (Jampersal) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS),” kata Wabup.

Pada tahun 2019 ini, Kabupaten Katingan sudah dinyatakan Universal Health Covirage (UHC). “Yakni, telah dipastikan masyarakat memiliki akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa harus menghadapi kesulitan dalam hal pembiayaan, dengan mengalokasikan anggaran sekitar Rp23 miliar,” sebutnya. (ara/rk)