Fraksi Gerindra Mendorong Pemerintah Daerah Agar Lebih Inovatif Dalam Menggali Potensi PAD

KASONGAN – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Katingan melalui Juru Bicaranya Genjadid Utomo, M.Psi memberikan pandangan dan catatan penting terkait Nota Keuangan dan (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Katingan Tahun 2025.

“Ini adalah langkah strategis untuk menyesuaikan kebijakan pembangunan daerah dengan dinamika kebutuhan masyarakat serta perkembangan ekonomi yang terus bergerak,” kata Genjadid dalam Rapat Paripurna ke-19 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025, Selasa (16/09/2025).

Menurut dia, Fraksi Gerindra memahami bahwa Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 didasarkan pada dinamika kebijakan pemerintah pusat, penyesuaian transfer ke daerah, serta perkembangan asumsi keuangan daerah yang tidak sesuai dengan KUA-PPAS.

“Kami memandang langkah ini sebagai bentuk penyesuaian yang wajar, namun perlu dipastikan bahwa setiap perubahan benar-benar berorientasi pada kepentingan rakyat dan efisiensi belanja daerah,” ucapnya.

Fraksi Gerindra juga menyoroti adanya penurunan target Pendapatan Daerah  hingga lebih dari Rp. 82 miliar. Penurunan terbesar terjadi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini menjadi perhatian serius, karena dinilai menunjukkan masih lemahnya kemandirian fiskal daerah.

“Fraksi Gerindra mendorong Pemerintah Daerah agar lebih inovatif dalam menggali potensi PAD. Baik dari sektor pajak, retribusi, maupun optimalisasi aset daerah, sehingga tidak hanya bergantung pada dana transfer pusat,” pungkasnya.

Fraksi Gerindra mencermati adanya penyesuaian belanja daerah yang turun cukup signifikan. Mereka meminta agar pengurangan belanja jangan sampai berdampak pada sektor pelayanan dasar masyarakat. Khususnya pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan pemberdayaan ekonomi rakyat. “Belanja daerah harus benar-benar diarahkan pada program prioritas yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Genjadid menyebut, jika mereka memahami bahwa kebijakan mandatory spending serta penyesuaian dana transfer dari pusat membawa tantangan besar bagi daerah. “Oleh karena itu, kami mendesak Pemerintah Daerah agar menyusun strategi jangka menengah untuk mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat. Yakni, dengan memperkuat basis ekonomi lokal dan mendorong investasi yang berkelanjutan di Kabupaten Katingan,” tuturnya.

Fraksi Gerindra memberikan apresiasi atas sinergi antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran DPRD yang telah melakukan pembahasan intensif. Namun, mereka mengingatkan agar transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik tetap dijaga dalam setiap tahapan pembahasan hingga penetapan perubahan apbd.

“Dengan catatan dan masukan tersebut, Fraksi Partai Gerindra pada prinsipnya dapat menerima nota Keuangan serta Raperda ini dibahas lebih lanjut. Kami berharap, ini dapat disempurnakan demi kepentingan masyarakat dan kemajuan Kabupaten Katingan,” imbuhnya. (ara)