Inspektorat Kalteng Gelar Rapat Kordinasi EPPD

Palangka Raya – Inspektorat Daerah Provinsi  Kalteng melaksanakan Rapat Koordinasi Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD), dalam rangka menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya peningkatan kinerja untuk mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan prinsip good governance.

Plt. Inspektur Daerah Prov Kalteng Eko Sulistiono menjelaskan, kegiatan Rakor Evaluasi EPPD yang dilaksanakan saat ini, merupakan salah satu pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Prov. Kalteng selaku Perangkat Pengawasan dari peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, atau yang dikenal dengan istilah GWPP.

“Dalam Pasal 69 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 yang mengamanatkan bahwa Kepala Daerah Kabupaten/Kota memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten/Kota kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang disampaikan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Sesuai dengan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, bahwa LPPD digunakan sebagai dasar EPPD,” paparnya, di Palangka Raya Kamis (19/6/2025).

Eko Sulistiono mengatakan bahwa hasil EPPD Nasional di seluruh kabupaten/kota di Kalteng Tahun 2023 sebagai bahan evaluasi demi pencapaian kinerja yang lebih baik lagi di tahun 2025 ini.

“Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Tahun 2023 tentang Hasil EPPD Secara Nasional Tahun 2024, diketahui bahwa masih terdapat kabupaten di Provinsi Kalteng yang status kinerjanya rendah. Kondisi ini patut untuk menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah kabupaten/kota yang capaiannya masih rendah dapat ditingkatkan pada tahun ini dan tahun selanjutnya, serta perhatian bagi Pemprov setempat untuk memperbaiki fungsi GWPP terhadap kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah,” ungkapnya.

Rapat evaluasi EPPD tersebut diikuti Inspektur Daerah Kabupaten / Kota se-Kalteng dan Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Kabupaten/Kota se-Kalteng, dan diikuti secara daring melalui Zoom Meeting. (seno/rk6)