Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, H. Hairis Salamad.
SAMPIT, radar-kalteng.com – Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) H. Hairis Salamad, menekankan, agar pihak kelurahan dan kepala desa agar dapat menjadi tempat pertama untuk menangkal sengketa lahan yang sering terjadi.
Pasalnya, pengadministrasian pertama kali dilakukan dari tingkat kelurahan dan kepala desa.Sehingga sudah seharusnya merekalah yang menjadi wadah pertama penyelesaian sengketa lahan.
“Kami meminta setiap desa harus punya database untuk lahan yang sudah dilakukan pengadminitrasian, sehingga ketika ada yang mengajukan di lokasi yang sama bisa diketahui dan dicegah agar tidak menimbulkan konflik,” kata Hairis.
Politisi PAN tersebut, mengatakan sekarang ini untuk pengolahan data di desa sudah harus terkomputerisasi, kemajuan zaman sekarang harus digunakan, karena database itu bisa aman dan bertahan lama sampai puluhan tahun ke depannya.
“Sekarang zaman sudah maju, jadi jangan hanya mengandalkan administrasi yang diolah secara manual saja, karena data itu bisa hilang, kalau pengolahan data melalui kompeter data tersebut bisa disimpan lama,” terangnya.
Ia mendorong agar di semua desa yang ada di Kabuapten Kotim ada transformasi pengelolaan dan inventarisasi tanah di wilayah desa masing-masing, sehingga ketika ada pergantian kepemimpinan dan aparatur desa mereka sudah memiliki data dan jadi acuan dalam menyetujui usulan masyarakat.
“Saat ini masih banyak desa hanya mengandalkan pencatatan manual di buku induk atau register saja, Karena tidak tersistem rapi, surat dan objek tanah yang diterbitkan itu tidak ada dalam database desa secara komputer, Sehingga ini kadang yang menimbulkan persoalan sengketa lahan,” ucapnya.
Dirinya juga mengatakan sengketa lahan antar warga ini memiliki legalitas sama seperti surat kepemilikan tanah (SKT) dan dikeluarkan desa yang sama pula. Persoalan tumpang tindih ini menyebabkan rentan terjadi konflik pertanahan di daerah ini. (rk)
