Puncak Peringatan Hantaru, Wabup Serahkan Sertifikat Tanah Gratis Program PTSL

RADARKALTENG.COM, KASONGAN – Wakil Bupati (Wabup) Katingan Sunardi N.T Litang mengikuti kegiatan Penyerahan Sertifikat Tanah Untuk Rakyat se-Indonesia secara virtual dari Ruang Rapat Bupati Katingan, Senin (09/11/2020). Hadir pula mendampingi, unsur Forkompimda Kabupaten Katingan, Kepala BPN Katingan, Asisten I Setda Kabupaten Katingan, Kepala Dinas Perkimtan Kabupaten Katingan

Kegiatan di Istana Negara, Jakarta ini dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo dan ditandai dengan menyerahkan sebanyak 1 juta sertifikat tanah untuk masyarakat yang tersebar di 31 provinsi dan 201 Kabupaten/Kota. Dalam kesempatan ini, Wabup juga menyerahkan secara simbolis Sertifikat Tanah kepada Kepala Desa serta masyarakat yang berada di Kabupaten Katingan.

Menurut Wabup, penyerahan sertifikat yang dilakukan oleh Presiden secara simbolis kepada 30 masyarakat itu, dalam rangka puncak peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional (Hantaru) Tahun 2020. “Totalnya, dibagikan 1 juta sertifikat tanah kepada masyarakat di 31 provinsi dan 201 kabupaten/kota se-Indeonesia,” sebutnya usai kegiatan.

Peringatan Hantaru tahun ini, bertema Transformasi Digital Tata Ruang dan Pertanahan menuju Era Digital Melayani yang Profesional dan Terpercaya. Hadir pula kala itu, Menteri ATR Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dan 30 orang perwakilan penerima sertipikat. “Pembagian sertifikat tanah gratis dilakukan melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL),” jelas Sunardi.

Sejak awal dicanangkan, lanjutnya, program dibawah komando Badan Pertanahan Nasional (BPN) tidak dipungut biaya alias gratis. Masyarakat bisa mendapatkan sertifikat tanah mereka, dengan mengurus sejumlah persyaratan. “1 juta sertifikat adalah jumlah yang sangat besar. Mengingat sebelum program PTSL, setiap tahun sebelum tahun 2017, se-Indonesia hanya dikeluarkan 500 ribu sertifikat,” ujarnya.

Berdasarkan target yang ditetapkan, pada tahun 2017 telah diterbitkan 5,4 juta sertifikat dari sebelumnya pada 2015 hanya sekitar 500 ribu saja. Kemudian pada 2018, diterbitkan 9,3 juta sertifikat dan 2019 11,2 juta sertipikat. “Tahun ini, sebenarnya Pak Presiden memberikan target 10 juta sertifikat. Namun arena ada pandemi Covid-19, sehingga diturunkan menjadi 7 juta sertifikat,” beber Sunardi. (ara/rk1)