Anggota DPRD Kabupaten Katingan, Eterly.
KASONGAN, radar-kalteng.com – Pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) meminta pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menegah (UKM), Perdagangan dan perindustrian setempat agar segera melakukan pendataan dan pengawasan harga dipasaran.
Terutama untuk minyak goreng dan kebutuhan sembilan bahan kebutuhan pokok (sembako) lainnya. Pasalnya, belakangan ini khusus minyak goreng semakin langka dan harganya pun meroket, termasuk di wilayah Kabupaten Katingan.
Anggota DPRD Kabupaten Katingan, Eterly menuturkan bahwa naiknya harga minyak goreng di pasaran juga akan berdampak terhadap sembako serta makanan siap saji di warung-warung. “Tentu hal ini sangat erat hubungannya dengan hajat hidup orang banyak. Terutama bagi masyarakat kita yang berpenghasilan pas-pasan,” ucapnya pada sejumlah wartawan, baru-baru ini.
Menurut dia, sudah semestinya pemerintah daerah segera menindaklanjuti dan mencari solusi yang baik, agar dapat membantu keberlangsungan hidup masyarakat sehari-hari. Selain itu, masyarakat juga akan merasa diperhatikan. “Meskin minyak goreng di sejumlah pertokoan dan pasar-pasar masih aman, namun harganya tinggi,” sebutnya.
Politisi Partai NasDem ini menyarankan, agar pemerintah daerah melalui dinas terkait harus rutin melakukan operasi pasar. Salah satunya, dengan melaksanakan penjualan minyak goreng bersubsidi kepada masyarakat pada 13 kecamatan di wilayah Kabupaten Katingan.
“Kalau perlu, yang dijual bukan hanya minyak goreng saja, tapi kebutuhan sembako lainnya yang diperlukan masyarakat. Apalagi, dalam waktu dekat sudah mendekati bulan puasa bagi umat muslim. Ini juga perlu menjadi perhatian, agar harga sembako di pasar tetap stabil,” ujar anggota dewan asal Daerah Pemilihan Katingan II yang meliputi wilayah Kecamatan Tasik Payawan, Kamipang, Mendawai dan Katingan Kuala ini.
Dia mengungkapkan, bahwa harga minyak goreng ini naik karena pengaruh harga Crude Palm Oil (CPO) atau minyak sawit mentah dunia meningkat. Bahkan, Kebijakan yang dicanangkan pemerintah yaitu program mandatori biodiesel 30 persen atau B30, mampu mengurangi impor bahan bakar minyak (BBM) khususnya solar dan menghemat devisa.
“Itu kemudian mempengaruhi atau memicu permintaan CPO bagi kebutuhan industri dalam negeri juga meningkat secara otomatis dan akan meningkatkan harga CPO. Terlebih lagi, hingga tahun ini masih dalam situasi Pandemi Covid-19. Tidak hanya itu saja, situasi invasi Rusia dan Ukraina juga berdampak terhadap perkembangan perekonomian global terutama minyak dunia,” bebernya. (rk1)
Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *
{{#message}}{{{message}}}{{/message}}{{^message}}Your submission failed. The server responded with {{status_text}} (code {{status_code}}). Please contact the developer of this form processor to improve this message. Learn More{{/message}}
{{#message}}{{{message}}}{{/message}}{{^message}}It appears your submission was successful. Even though the server responded OK, it is possible the submission was not processed. Please contact the developer of this form processor to improve this message. Learn More{{/message}}
Submitting…
Copyright © Radar-Kalteng.com
