Anggaran KPU dan Bawaslu Mura Minim
RADARKALTENG.COM, PURUK CAHU – Anggaran pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Murung Raya (Mura) dinilai minim. Hal tersebut, disampaikan langsung kepada Bupati Mura Drs Perdie MA dalam rapat koordinasi, baru-baru ini. Termasuk pula, berbagai hal dalam melaksanakan tahapan persiapan pemilu Pilpres dan Pileg Tahun 2019.
Seperti perekrutan untuk tenaga Pengawas TPS yang terkendala tingkat pendidikan. Selain itu jumlah honor yang minim, waktu perekrutan hampir bersamaan dengan perekrutan saksi parpol, caleg, KPU dan karyawan perusahaan.
Pembatasan umur oleh Bawaslu minimal 25 tahun. Kemudian, letak geografis beberapa kecamatan yang sulit untuk dijangkau. Susahnya jaringan internet dan seluler di Kecamatan Barito Tuhup Raya (Batura), Uut Murung, Seribu Riam dan persyaratan yang kompleks menjadi Pengwas TPS.
“Itu kendala atau masalah yang Bawaslu hadapi dalam melakukan perekrutan PTPS,” kata Ketua Bawaslu Mura H Rudi Hartono, pekan tadi.
Ia mengatakan, kendala-kendala yang disampaikan itu diharapkan dapat menjadi perhatian pemerintah setempat untuk membantu. Sehingga tahapan-tahapan persiapan pemilu dapat lebih maksimal. “Tentunya kita harapkan perhatian dan saran serta petunjuk dari pemerintah daerah,” ucapnya.
Sementara itu, KPU Mura pun mengalami hal yang sama. Dalam perekrutan petugas KPPS, banyak masyarakat lebih memilih menjadi saksi parpol dan caleg, karena honornya lebih besar.
“Selain itu, masalah geografis juga menjadi kendala. Terutama melakukan distribusi perlengkapan pemilu ke wilayah yang berada di ujung-ujung,” kata Sekretaris KPU Mura Fernando.
Masalah lain kata dia, adalah minimnya anggaran yang ada di KPU. Dimana lanjutnya, dalam pemilu Pilpres dan Pileg tahun ini ada penambahan TPS yaitu dari 335 menjadi 336. Tentunya akan membenani anggaran distribusi.
“Kita harapkan pemerintah daerah bisa membantu dalam masalah transportasi,” ucapnya.
Masalah yang terbesar. Fernando menyampaikan, terkait dengan bimibingan teknis (Bimtek) kepada petugas PPS dan KPPS yang hanya tersedia sebesar Rp 150 juta saja.
“Anggaran tersebut tidak mampu. Karena jumlah petugas PPS dan KPPS adalah ribuan. Jadi hitungan kita anggarannya lebih besar dari Rp 150 juta,” ungkapnya. Untuk kekurangan anggaran bimtek ini, KPU Mura sudah melayangkan surat kepada KPU pusat untuk memberi membantuan kepada KPU Mura.
Menanggapi persoalan dalam menghadapi tahapan persiapan pemilu Pilpres dan Pileg. Bupati Mura Drs Perdie MA memberikan sejumlah arahan dan petunjuk kepada Bawaslu dan KPU. Dalam arahannya, bupati meminta penyelenggara untuk tetap optimis.
“Menghadapi masalah dan kendala yang ada. Bawaslu dan KPU harus tetap optimis. Target partisipasi masyarakat dalam menyalurkan hak pilihnya harus tetap dijaga,” terangnya.
Orang nomor satu di Kabupaten Mura ini pun, menginstruksikan kepada sepuluh kecamatan yang ada untuk membantu Bawaslu dan KPU dalam mendorong tahapan persiapan pemilu.
“Demi kelancaran pesta demokrasi di Mura. Camat harus turun tangan untuk berperan aktif. Saya ingin semua target partisipasi hak politik masyarakat tercapai sesuai dengan target, baik target nasional maupun provinsi,” pungkasnya. (siu/rk1)
Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *
{{#message}}{{{message}}}{{/message}}{{^message}}Your submission failed. The server responded with {{status_text}} (code {{status_code}}). Please contact the developer of this form processor to improve this message. Learn More{{/message}}
{{#message}}{{{message}}}{{/message}}{{^message}}It appears your submission was successful. Even though the server responded OK, it is possible the submission was not processed. Please contact the developer of this form processor to improve this message. Learn More{{/message}}
Submitting…
Copyright © Radar-Kalteng.com
