Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran, pada Rapat Koordinasi Optimalisasi Pendapatan Daerah Tahun 2025. Foto: Ist
Palangka Raya – Gubernur Kalteng Agustiar Sabran menegaskan, bahwa semakin besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka semakin banyak pembangunan yang bisa dilakukan, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga kesejahteraan sosial.
“Hal ini mencakup dukungan terhadap pada Program Prioritas Kartu Huma Betang Sejahtera, agar seluruh masyarakat Kalteng, termasuk yang berada di pedalaman agar bisa merasakan akses pembangunan yang adil dan merata,” katanya.
Demikian ia sampaikan Agustiar Sabran pada Kamis (12/6) saat Rapat Koordinasi Optimalisasi Pendapatan Daerah Tahun 2025 di Aula Eka Hapakat Kantor Gubernur setempat.
Menurut Agustiar Sabaran, meskipun terjadi peningkatan realisasi PAD di tahun 2025, namun kontribusinya terhadap total pendapatan daerah masih belum optimal.
ia juga menyebut masih terdapat potensi besar yang belum tergarap secara maksimal, terutama dari sektor pertambangan, perkebunan, dan kehutanan.
Sehingga potensi tersebut dapat dimaksimalkan melalui optimalisasi penerimaan dari Pajak Alat Berat, Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), serta opsen Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).
Dirinya menambahkan, perlu langkah strategis dan terpadu. Penguatan integrasi data antar-instansi, serta pembangunan sinergi dan komitmen dari pemerintah kabupaten/kota.
Harus menjadi landasan utama dalam perumusan kebijakan fiskal berbasis bukti, khususnya di sektor pertambangan, perkebunan, dan transportasi industri.
“Penegakan aturan penggunaan plat KH bagi kendaraan operasional perusahaan, pelaporan penggunaan debit air permukaan yang sesuai volume, peredaran / distribusi / pembelian bahan bakar kendaraan bermotor melalui wajib pajak yang sah di serta Pendataan dan penetapan objek pajak alat berat juga penting, agar mereka berkontribusi terhadap PAD,” tuturnya.
Agustiar Sabran mengimbau, agar pelayanan pembayaran pajak diarahkan menuju sistem yang lebih digital dan transparan, demi memberikan kemudahan bagi wajib pajak dan menutup celah terjadinya pelanggaran.
“Kita tidak bisa selamanya bergantung pada pemerintah pusat. Kalteng harus mampu berdiri di atas kaki sendiri, membiayai pembangunan dari desa hingga kota, mulai dari infrastruktur jalan, layanan kesehatan, hingga pendidikan anak-anak di pedalaman,” tukasnya. (seno/rk6)
Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *
{{#message}}{{{message}}}{{/message}}{{^message}}Your submission failed. The server responded with {{status_text}} (code {{status_code}}). Please contact the developer of this form processor to improve this message. Learn More{{/message}}
{{#message}}{{{message}}}{{/message}}{{^message}}It appears your submission was successful. Even though the server responded OK, it is possible the submission was not processed. Please contact the developer of this form processor to improve this message. Learn More{{/message}}
Submitting…
Copyright © Radar-Kalteng.com
