RADARKALTENG.COM,PALANGKA RAYA– Anggota DPRD Kalteng, Fajar Hariady mengatakan, penerimaan pajak pusat dan daerah (P3D) belum optimal untuk mendanai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
Padahal, masuknya investasi pada leading sektor kehutanan, perkebunan dan pertambangan dalam dua dekade terakhir bisa mencapai triliunan.
Fajar Hariady mengatakan, manfaat ekonomi dari peredaran investasi tersebut dari sisi penerimaan pajak tidak seluruhnya beredar di wilayah Kalteng.
Dikarenakan kata dia, kontraktor yang mengerjakan proyek berasal dari luar daerah dan tidak membuat nomor pokok wajib pajak (NPWP) cabang di wilayah kerjanya.
“Tidak seluruhnya pajak itu masuk kepada kita, karena kantor pusat wajib pajak tidak seluruhnya berada di wilayah operasional proyek. Pusatnya kebanyakan ada di Sumatera, Jakarta, Surabaya atau di kota Banjarmasin,” ucapnya di ruang kerjanya, belum lama ini.
Wakil rakyat dari dapil II meliputi Kabupaten Kotawaringin Timur dan Seruyan ini juga mencontohkan, bahwa saat kontraktor membeli kendaraan operasional maupun alat berat di daerah asal penerbitan NPWP, maka secara otomatis penerimaan atas pajak pendapatan negara (PPN), biaya balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) dan pajak kendaraan bermotor tidak masuk ke Kalteng.
“Apabila kantor pusat wajib pajak dari kontraktor tidak berada di Kalteng, secara otomatis PPN, BBNKB dan pajak kendaraan bermotor tidak masuk ke Kalteng. Begitu pula dengan pajak Penghasilan (PPH),” tuturnya.
Tanpa NPWP cabang, sambung Fajar, maka porsi penerimaan pajak dari kontraktor yang menggarap proyek Hutan Tanaman Industri (HTI) perkebunan dan pertambangan yang ada tidak akan dibayar atau diterima provinsi perusahaan terdaftar.
Fajar mendorong pemerintah provinsi (Pemprov) Kalteng meningkatkan kerja sama dengan Kanwil Pajak dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak dari pelaksana proyek HTI, perkebunan dan pertambangan yang ada di Kalteng.
Rekomendasi NPWP cabang itu supaya potensi pajak itu masuk ke Kalteng dari pemungutan PPh 23 maupun PPh21 atas karyawan. Potensi ini besar karena hampir di setiap HTI, PBS dan perusahaan pertambangan ada kontraktor dari luar Kalteng.
“Jadi saya berharap agar Pemprov bisa meningkatkan kerjasama dengan Kanwil Pajak,” jelas Fajar.(rk)
Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *
{{#message}}{{{message}}}{{/message}}{{^message}}Your submission failed. The server responded with {{status_text}} (code {{status_code}}). Please contact the developer of this form processor to improve this message. Learn More{{/message}}
{{#message}}{{{message}}}{{/message}}{{^message}}It appears your submission was successful. Even though the server responded OK, it is possible the submission was not processed. Please contact the developer of this form processor to improve this message. Learn More{{/message}}
Submitting…
Copyright © Radar-Kalteng.com
